Zona Today Jakarta, Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri kembali menjadi sorotan. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi serta dugaan alur perintah penyadapan yang disebut berasal dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut paparan Suyudi, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Praktik tersebut diduga dilakukan tanpa memenuhi prosedur penegakan hukum, termasuk tidak adanya surat permohonan penyidik maupun laporan polisi sebagai dasar penyadapan.

Dalam perkara ini, empat mantan dan perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Slamet Uliandi, dan Eko Hadi Santoso. Penetapan status tersangka tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan dan belum menjadi putusan pengadilan.

• Partai Demokrat Menang Besar dalam Pemilu Sela AS 2026, Kuasai DPR dan Senat0
• Veda Ega Pratama Finis Posisi Keempat di Moto3 GP Qatar 2026, Tampil Impresif Usai Start dari P140
• 3 November Hari Kemerdekaan Dominika, Memperingati 48 Tahun Lepas dari Kekuasaan Inggris0
• PIMNAS 2026 di Semarang, Jangan Lewatkan Wisata Kuliner dan Sejarah Makanan Khas Kota Lumpia0
• Cara Menghasilkan Uang dari Canva Tanpa Modal pada 2026, Peluang Bisnis Online untuk Pemula0

Kapolri Ungkap Dugaan Alur Perintah Penyadapan

Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Suyudi menjelaskan bahwa dugaan perintah penyadapan berasal dari Jenderal berinisial LSP. Perintah itu disebut diteruskan melalui SU, kemudian disampaikan kepada EH dan AS.

Suyudi mengungkapkan, instruksi tersebut diduga disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp. Menurut keterangannya, perintah itu tidak disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi sebagaimana diperlukan dalam prosedur penegakan hukum.

Setelah menerima instruksi, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan sejumlah nomor telepon sasaran ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Proses tersebut disebut tidak melalui verifikasi dan penyaringan untuk memastikan keterkaitan nomor telepon dengan perkara pidana.

Lima Tahapan Dugaan Praktik Penyadapan

Kapolri juga memaparkan lima tahapan yang diduga terjadi dalam praktik penyadapan tersebut. Rangkaian itu mencakup pemberian perintah, memasukkan nomor sasaran ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data elektronik.

Perintah hingga penghapusan data

Pada tahap pelaksanaan, petugas diduga menggunakan sistem PenLink PLX untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan. Rekaman tersebut kemudian diubah menjadi transkrip sebelum dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang disebut sebagai penerima hasil penyadapan.

Suyudi turut mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Data dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS dan dilaksanakan oleh tim TSU.

Perintah pembubaran grup WhatsApp yang diduga digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan serta penghapusan data tersebut kemudian memunculkan kecurigaan dari pihak internal. Peristiwa itu menjadi salah satu pemicu laporan ke Bareskrim Polri.

Kasus Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Dugaan penyadapan ilegal tersebut dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Perkara kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Dalam pengembangannya, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Presiden Prabowo, sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha juga disebut masuk dalam dugaan sasaran penyadapan.

Rincian mengenai pihak-pihak lain yang diduga menjadi sasaran serta seluruh bukti dalam perkara tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan. Karena itu, dugaan keterlibatan masing-masing pihak perlu tetap ditempatkan dalam kerangka asas praduga tak bersalah.

Menjadi Perhatian DPR dan Publik

Pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI memperlihatkan bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur penyadapan, tetapi juga menyangkut pengawasan penggunaan teknologi intersepsi dan perlindungan privasi warga negara.

Penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak privasi sehingga pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dugaan penggunaan perangkat penyadapan tanpa prosedur yang semestinya perlu diungkap secara transparan melalui proses hukum.

Publik kini menunggu perkembangan penyidikan untuk mengetahui secara terang peran setiap tersangka, dasar perintah yang digunakan, serta pertanggungjawaban atas dugaan penyadapan tersebut. Penanganan perkara secara profesional dan terbuka menjadi penting agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Kasus penyadapan Presiden Prabowo oleh sejumlah jenderal Polri masih harus dibuktikan melalui proses peradilan. Keterangan Kapolri di DPR menjadi salah satu perkembangan penting dalam pengungkapan perkara, tetapi kesimpulan mengenai kesalahan para tersangka tetap menjadi kewenangan pengadilan.

Informasi mengenai kronologi dan paparan Kapolri dalam artikel ini merujuk pada pemberitaan CNN Indonesia dan detikNews yang memuat keterangan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada 12 November 2026.

---

Hashtag :#PenyadapanPrabowo #PrabowoSubianto #KasusPenyadapan #ListyoSigitPrabowo #Polri #KomisiIIIDPR #BeritaNasional #ZonaToday

---