Gibran Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden, MPR Siapkan Proses Pengisian Kekosongan

By Redaksi ZN 14 Nov 2026, 08:02:32 WIB Politik
Gibran Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden, MPR Siapkan Proses Pengisian Kekosongan

ZONA TODAY JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Ia menjelaskan, Gibran datang untuk menyampaikan pengunduran diri atas permintaan sendiri. Menurut Muzani, surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam suratnya, Gibran menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga meminta MPR menindaklanjuti pernyataan pengunduran dirinya sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi Surat Pengunduran Diri Gibran

Surat tertanggal 12 November 2026 itu ditujukan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam pokok pernyataannya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Gibran juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan bangsa dan negara. Ia menegaskan bahwa negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi kepentingan dirinya sendiri.

Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat tersebut tidak mencantumkan alasan spesifik pengunduran diri. Karena itu, alasan yang tertulis secara resmi dalam surat adalah keputusan pribadi yang didasarkan pada kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

MPR Tindak Lanjuti Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut. MPR kemudian merencanakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna membahas tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Ahmad Muzani menjelaskan, salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menyampaikan surat kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden. MPR juga merencanakan pembentukan tim verifikasi berkas calon serta tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR.

Sesuai ketentuan konstitusi yang disampaikan pimpinan MPR, proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus ditindaklanjuti paling lama 60 hari. Dengan demikian, proses berikutnya berada pada mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.

Rapat Paripurna DPR terkait Hak Menyatakan Pendapat Batal

Pengunduran diri Gibran juga berdampak pada agenda DPR. Rapat paripurna yang semula dijadwalkan pada 12 November 2026 untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Wakil Presiden tersebut dibatalkan setelah surat pengunduran diri diserahkan.

ANTARA melaporkan, usulan HMP sebelumnya telah diterima pimpinan DPR pada 11 November 2026. Sejumlah anggota DPR mengajukan usulan tersebut karena mempersoalkan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, yang termasuk salah satu pengusul HMP, menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri. Setelah pengunduran diri disampaikan, usulan HMP dinilai tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.

Pengunduran Diri di Tengah Persoalan Persyaratan Pendidikan

Keputusan Gibran mundur berlangsung di tengah sorotan terhadap dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden. Persoalan tersebut mencuat setelah adanya putusan pengadilan mengenai dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri yang digunakan dalam proses pencalonan.

Tirto melaporkan, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA di Indonesia. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah serta memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.

Meski demikian, alasan resmi yang dicantumkan Gibran dalam surat pengunduran dirinya adalah demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Surat tersebut tidak menyebut persoalan dokumen pendidikan sebagai alasan pengunduran diri.

Proses Selanjutnya Menunggu Mekanisme Konstitusional

Pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa penting dalam pemerintahan karena posisi Wakil Presiden harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945. Proses pengisian jabatan tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung, melainkan melalui pengajuan calon oleh Presiden dan pemilihan oleh MPR sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan diserahkannya surat pengunduran diri pada 12 November 2026, perhatian publik kini tertuju pada langkah Presiden dan MPR dalam memproses kekosongan jabatan tersebut. Perkembangan berikutnya akan menentukan siapa yang akan mengisi posisi Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan 2024–2029.


Hashtag: #GibranMundur #GibranRakabumingRaka #WakilPresiden #PengunduranDiriGibran #MPRRI #PrabowoSubianto #PolitikIndonesia #ZonaToday




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment