ZONA TODAY JAKARTA — Dua tahun berjalannya roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu evaluasi kritis dari berbagai sektor sipil. Lembaga riset ekonomi independen, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan, resmi merilis laporan komprehensif bertajuk "Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" yang didasarkan atas jajak pendapat publik serta penilaian kelompok ahli.

Berdasarkan data yang dihimpun per 15 September hingga 9 Oktober 2026, riset ini memetakan persepsi masyarakat umum serta penilaian kuantitatif para ahli terhadap capaian indikator makroekonomi, penegakan hukum, kebebasan sipil, hingga manajemen psikososial publik di bawah kepemimpinan Kabinet Merah Putih.

Penilaian Ahli vs Masyarakat: Skor di Bawah Target

Laporan evaluasi independen ini menggunakan metode pembobotan kuantitatif dengan skala performa 1 hingga 10. Hasil tabulasi data memperlihatkan adanya jurang persepsi (*gap*) yang cukup tipis namun sama-sama menempatkan kinerja kepemimpinan nasional di bawah standar kepuasan optimal.

• Calvin Verdonk Cetak Sejarah di UEFA Champions League0
• Hilirasasi Teknologi Kesehatan Inovasi Analisis Sperma Berbasis AI Siap Masuk Industri0
• Tips Menggunakan Bahasa Inggris Lebih Natural melalui Latihan Conversation0
• Peningkatan Branding Kawasan Pantai melalui Eksplorasi Karakteristik Alam Sekitar0
• MotoGP Mandalika 2026: Sempurna! Marco Bezzecchi Juara, Dominasi Mutlak Aprilia Kuasai Top 40

Dalam pemaparan virtual yang dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, performa kerja para pembuat kebijakan dinilai berada pada zona kritis:

• Skor Kinerja Presiden Prabowo: Mendapat nilai 4,6 dari 10 menurut masyarakat umum, dan turun ke angka 2,8 dari 10 berdasarkan penilaian panelis ahli.
• Skor Kinerja Wapres Gibran: Memperoleh angka 4,9 dari 10 dari responden awam, serta nilai terendah 2,2 dari 10 di mata kelompok ahli.

Imbas dari jebloknya evaluasi performa sektoral tersebut, temuan survei mencatat indikasi politik yang mengejutkan. Sebanyak 55 persen pemilih Prabowo pada Pilpres sebelumnya menyatakan tidak akan memilihnya kembali jika pemilihan umum digelar saat ini. Sementara itu, hanya 27 persen responden yang tetap loyal dan sisanya menyatakan tidak tahu.

Tekanan Fiskal dan Psikologis Jadi Keluhan Utama

Faktor dominan yang memicu rendahnya kepuasan responden berakar dari sektor tata kelola ekonomi domestik dan manajemen komunikasi politik. Inflasi kebutuhan pokok, beban perpajakan, serta hilangnya stabilitas daya beli menjadi tiga variabel utama yang paling banyak dikeluhkan.

Secara rinci, ketidakpuasan publik terdistribusi pada beberapa poin kritis berikut:

• Beban Pungutan: Sebanyak 82 persen responden masyarakat umum merasa sangat terbebani oleh regulasi pajak baru serta pungutan berlapis dari pemerintah.
• Harga Bahan Pokok: Sekitar 78 persen konsumen mengeluhkan lonjakan harga pangan mendasar yang dinilai tidak sebanding dengan tren kenaikan upah riil.
• Dampak Domestik: Berdampak langsung pada 53 persen kepala keluarga yang menilai kondisi finansial rumah tangga mereka memburuk secara signifikan dibanding periode tahun sebelumnya.

Dampak akumulatif dari himpitan ekonomi ini memicu indikator baru dalam indeks kebahagiaan publik. CELIOS mencatat bahwa 75 persen responden mengaku mengalami tekanan psikologis atau stres akibat implementasi arah kebijakan pemerintah. Selain itu, gaya komunikasi publik serta dinamika kepemimpinan personal Presiden turut dikaitkan oleh 67 persen responden sebagai salah satu pemicu kecemasan sosiopolitik.

Pemetaan Rapor Menteri: Dari Puncak Terbaik hingga Evaluasi Reshuffle

Selain menguji kepemimpinan puncak nasional, riset berkala ini turut menyusun peringkat efektivitas menteri di lingkungan Kabinet Merah Putih menggunakan instrumen positional scoring rule. Hasil olah data berhasil memilah figur dengan apresiasi tertinggi hingga jajaran kementerian yang memerlukan langkah perombakan struktural (*reshuffle*).

Mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menempati urutan pertama sebagai pejabat publik dengan kinerja terbaik berkat torehan skor 291. Peringkat impresif tersebut disusul oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di posisi kedua serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di urutan ketiga.

Sebaliknya, sentimen negatif publik tertuju keras pada performa tiga pos kementerian utama. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, serta Menteri Kehutanan mencatat defisit skor kepuasan publik yang cukup tajam (berkisar antara -16 hingga -103), menempatkan ketiganya pada prioritas utama rekomendasi evaluasi kerja kabinet.

Respons Pemerintah dan Parlemen

Rilis laporan berkala dari CELIOS ini memicu respons cepat dari lingkaran kekuasaan. Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, melayangkan bantahan keras atas validitas metodologi riset tersebut. Gerindra menilai klaim tingkat stres masyarakat sebesar 75 persen merupakan narasi berlebihan yang berpotensi mendramatisasi proses transisi fiskal jangka panjang demi memicu kepanikan massal.

Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi hasil evaluasi ini dengan sikap yang lebih terbuka. Pihak istana menyatakan bahwa segala bentuk kritik objektif, masukan dari pengamat, maupun temuan survei publik akan dijadikan bahan evaluasi internal yang konstruktif untuk membenahi tata kelola program prioritas nasional ke depan.